Masyarakat
Desa Dan Masyarakat Kota Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia
Enam puluh tujuh tahun Indonesia telah
merdeka. Usia untuk sebuah bangsa yang semakin matang tersebut, tidak
seharusnya menyurutkan perjuangan masyarakat Indonesia untuk terus membangun
dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Melalui pembangunan
yang kuat dan berkelanjutan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia,
diharapkan pada tahun 2045 nanti, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia,
Indonesia memiliki ekonomi yang kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil dan
berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul.
Untuk
mencapai misi besar bangsa Indonesia tersebut, fundamental ekonomi yang kuat,
merupakan salah satu syarat yang harus dibangun dan dipelihara. Tahun 1998
telah membuktikan, bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai
rapuh pada saat itu, tidak kuasa menahan gempuran badai krisis ekonomi yang
menerjang Indonesia, sehingga merontokan hampir semua sendi kehidupan bangsa
yang telah dibangun puluhan tahun.
Pengalaman
pahit tersebut, tentunya harus dapat menjadi pelajaran bagi seluruh komponen
masyarakat Indonesia. Apalagi ditengah kondisi perekonomian globat saat
ini yang penuh dengan ketidakpastian. Bangsa Indonesia perlu mewaspadai
imbas dari krisis keuangan yang terpicu perkembangan di Eropa dewasa ini.
Pengelolaan
fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian menjadi satu hal penting yang
harus dilakukan secara tepat dan terukur. Pemberian stimulus fiskal oleh
Pemerintah kepada dunia usaha, perlu dilakukan secara hati-hati. Kerjasama yang
sinergis antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha,
lembaga-lembaga keuangan, serta lembaga-lembaga lainnya, perlu pula
menjadi kekuatan yang harus diciptakan guna membangun dan membuat sektor riil
tetap berjalan normal, serta mengendalikan situasi agar tidak terjadi gelombang
pengangguran baru.
Kolaborasi
Pemerintah dengan dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan serta lembaga-lembaga
lainnya tersebut, perlu pula diwujudkan guna memberikan proteksi untuk
melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah ke bawah yang
mengalami kesulitan ekonomi. Dengan paduan itulah, ekonomi Indonesia
diharapkan tidak goyah; tidak terjadi ledakan pengangguran; inflasi tetap
terjaga; dan indikator ekonomi lainnya juga terkendali, tidak seperti halnya
pada saat krisis ekonomi tahun 1998.
Menghadapi
gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia
dewasa ini, tentunya tidak mudah. Perlu langkah-langkah nyata yang harus
dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi
nasional. Indonesia tidak boleh kehilangan peluang sedikitpun dari
kondisi perekonomian global yang tidak menentu ini. Penurunan ekspor
harus dapat ditutup dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar
dalam negeri, harus dapat dioptimalkan. Biaya logistik harus terus
diturunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan
infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan.
Pengelolaan
fiskal yang sehat sebagaimana dikemukakan di atas, juga menjadi keharusan dalam
menghadapi situasi global saat ini. Persoalan angka subsidi yang terlalu
besar dapat mengurangi ruang gerak anggaran (fiscal space). Sehingga
perlu kiranya penataan kembali besaran subsidi dalam APBN, sehingga akhirnya
subsidi menjadi tepat sasaran dan tepat jumlah.
Pengendalian
subsidi BBM yang sehat ditengah naik turunnya harga minyak dunia, perlu pula
dilakukan tanpa harus merugikan rakyat. Pembatasan dan penghematan BBM yang
telah dicanangkan Pemerintah agar beban APBN dapat dikurangi, harus terus
diupayakan secara bertahap pencapaiannya. Sehingga, alokasi subsidi BBM dapat
digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur maupun sektor pembangunan
ekonomi lainnya. Selain itu yang terpenting, dengan pembatasan dan penghematan
BBM tersebut, Indonesia dapat memiliki Ketahanan Energi di masa mendatang.
Dalam
pengelolaan fiskal yang sehat tersebut pula, keseimbangan antara kebijakan
fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan
semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio defisit
anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Selain itu,
upaya peningkatan kualitas belanja Negara perlu terus dilakukan baik melalui
upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan penghilangan
sumber-sumber kebocoran anggaran.
Langkah
penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan di sektor
pangan. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan berlangsung dalam
kurun waktu yang cukup lama. Langkah pemerintah untuk menyediakan
ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya domestik
perlu terus ditingkatkan. Upaya pemerintah untuk memperluas dan
meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan penyediaan pangan
pokok, utamanya beras, perlu terus didukung. Target penetapan surplus beras 10
juta ton pada tahun 2014, harus dapat diwujudkan.
Mengimplementasikan
langkah-langkah tersebut, juga bukan tidak ada tantangannya. Tantangan Indonesia
sekarang dan ke depan adalah, bagaimana bangsa Indonesia dapat beradaptasi
dengan perubahan zaman; bagaimana infrastruktur harus diperluas; iklim
investasi dan kepastian hukum harus dipastikan untuk tidak menjadi kendala.
Tantangan
berupa kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar
daerah yang relatif masih tinggi, perlu secara terus menerus diturunkan. Upaya
penurunan kesenjangan tersebut salah satunya telah dilakukan Pemerintah melalui
penciptaan lapangan kerja formal, terutama melalui pembangunan industri dalam
kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI). MP3EI telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi
serta penguatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sejak
diluncurkan Pemerintah pada tanggal 27 Mei 2011, banyak yang telah dicapai
dalam implementasi MP3EI. 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil
dengan investasi senilai lebih dari Rp 490 Triliun, telah dilakukan ground
breaking. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur,
telah menjadi terobosan untuk menghindari middle income trap. Sehingga
Indonesia luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh
negara-negara berpendapatan menengah.
Penyelesaian
permasalahan kesenjangan antarwilayah, antar desa-kota, dan antarsektor
khusunya di wilayah Kawasan Timur Indonesia, telah dilakukan Pemerintah pula
dengan mengupayakan untuk mengatasi kemahalan harga, peningkatan akses rakyat
untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, menguatkan
sektor perikanan dan kelautan, serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi
kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal. Upaya pemerintah tersebut
perlu terus didukung, dan perlu diperluas dengan keterlibatan serta peran aktif
dari dunia usaha.
Tantangan
yang terkait dengan sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang
dikeluhkan oleh berbagai kalangan telah menciptakan ketidakpastian, ekonomi
biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk
mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas, harus dapat segera
ditiadakan. Pemerintah Daerah perlu mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam
penciptaan kondisi iklim usaha yang kondusif termasuk kepastian hukum tersebut.
Hambatan-hambatan yang ada di daerah perlu terus dikurangi. Pemerintah Pusat
harus konsisten dan tegas dalam mengevaluasi peraturan-peraturan Daerah yang
tidak mendukung atau menghambat investasi. Upaya penegakkan hukum yang tegas
juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam
berinvestasi. Selanjutnya, kemudahan perijinan dengan menekan dan
mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari yang
telah dilakukan pemerintah, perlu dipertahankan dan terus diupayakan percepatan
waktunya, agar dapat terus bersaing dengan negara-negara pesaing.
Investasi
pembangunan dibidang infrastruktur sebagai tantangan lainnya, sangat terkait
erat dengan iklim investasi yang menyejukkan dan kepastian hukum. Potensi dan
peluang yang terbentang luas di Indonesia dibidang infrastruktur, sesungguhnya
menarik bagi para investor. Inilah peluang emas atau “golden opportunity”
yang harus diambil dalam upaya meningkatkan ekonomi nasional. Pembangunan
dibidang infrastruktur tersebut selain dapat menjamin keberlanjutan pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan ekonomi juga memberikan manfaat dalam perluasan
kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan usaha baru.
Tantangan
terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang
amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki
anggaran relatif terbatas dalam APBN. Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini,
Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan
infrastruktur, tetap saja anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih
dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah juga harus dapat
mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja
pegawai dan belanja rutin, apalagi pada Tahun Anggaran 2013, direncanakan
pengalokasian transfer dana ke daerah sebesar lebih dari Rp 500 triliun. Selain
itu, keterlibatan BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam
penyediaan infrastruktur melalui konsep public private partnership (PPP),
juga perlu diperluas dan ditingkatkan. Apabila tidak, ekonomi Indonesia yang
tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar,
tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya.
Indonesia saat ini telah menjadi negara emerging
economy, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Indonesia menjadi
negara berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang
secara bertahap berhasil diturunkan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan
pembangunan ekonomi melalui implementasi langkah-langkah kebijakan sebagaimana
telah diuraikan di atas, sebagai bangsa, kita harus yakin dan percaya, pada
saatnya nanti, kita dapat memiliki ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan;
demokrasi yang stabil dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul
sebagaimana kita cita-citakan bersama. Semoga.
Opini
: Menurut saya
adalah masyarakat desa dengan masyarakat kota harusnya saling terkait atau
saling bekerja sama untuk melakukan pembanguan Bangsa Indonesia. Akan tetapi
dalam sektor yang berbeda pula dan tidak bisa disamakan keadaannya karena kenyataannya
memang berbeda. misalnya, masyarakat kota membangun Bangsa Indonesia di sektor
perindustrian atau yang lebih berbau modern dan tentu tidak menjatuhkan
masyarakat desa tidak modern, akan tetapi masyarakat kota lebih condong ke
bagian yang bersifat menejemen. Dan untuk masyarakat desa lebih ke yang
bersifat praktek, seperti pertanian, perkebunan, dll yang sifatnya ada lahan
dan faktor alam yang mendukung di sekitarnya.
Walaupun
berbeda antara desa dengan kota tetapi kalau di pandang dari setiap sudut tetap
tanah air indonesia yang artinya satu jiwa bangsa indonesia.
http://www.setkab.go.id/artikel-5409-.html